You must Login to access Andal Forum. Registration is Free.
739 views
Open Discussion

Kebijakan Upah Minimum

Sejak diterbitkannya PP 78 tahun 2015, gelombang aksi massa buruh untuk mencabutnya terus digelorakan oleh para aktivis Serikat Pekerja, mengapa? secara mendasar, ada 2 hal penting yang melandasi tututan Serikat Pekerja agar Pemerintah mencabut PP 78 tahun 2015, yaitu :

  1. Kenaikan UMK berdasar PP 78 tahun 2015, dirasa sangat kecil, tidak bisa memenuhi tuntutan “kebutuhan” pekerja.
  2. Hilangnya peran serta serikat pekerja dalam penetapan angka Upah Minimum, baik di tingkatan Kabupaten/Kota atau Propinsi

Sebenarnya apabila dikaji lebih mendalam lagi, dari 2 hal mendasar tersebut, dapat dikerucutkan lagi yang sangat fundamental adalah nomor dua yaitu  “hilangnya peran serta Serikat Pekerja”.

Mengapa demikian? karena pada saat kita bicara “kebutuhan” Pekerja, akan sangat variatif, bias. Panduan kebutuhan hidup layak sebagai pedoman awal penetapan Upah Minimum, tidak lagi bisa diterima. Pekerja atau Serikat Pekerja memiliki sudut pandang berbeda dengan Pengusaha tentang makna “kebutuhan”. Dari yang menyuarakan minimnya atau kecilnya pendapatan tadi, kadang dikaitkan dengan gaya hidup yang bersangkutan. Tengok mereka yang ikut demo-demo menuntut kenaikan upah lebih, sudah tidak model lagi demo dengan menggunakan armada truck utk mengangkut massa, tetapi sdh dengan kendaraan pribadi yang bisa dibilang bukan harga murah, atau setidaknya sudah dengan angkutan bus yang “high facility” yang tentunya biaya sewanya juga tidak murah.

Nah dari sedikit gambaran tersebut, sebenarnya landasan tuntutan mereka adalah kebutuhan atau hal lain?

Perubahan mendasar dalam penetapan upah minimum sebelum dan setelah keluarnya PP 78 tahun 2015 adalah :

Sebelum

  1. Ditetapkan oleh Gubernur
  2. Diusulkan oleh Bupati/Walikota
  3. Direkomendasikan oleh dewan    pengupahan
  4. Angka berdasar survey komponen KHL dan “negosiasi” Wakil Pengusaha dengan Wakil Pekerja

Sesudah

  1. Ditetapkan oleh Gubernur
  2. Berdasar rumus = UM lama + inflasi + pertumbuhan ekonomi (data BPS)
  3. Rekomendasi dan hasil survey tidak dominan

Dari matrik sederhana tersebut diatas, kelihatan ada satu proses yang hilang secara fundamental dalam penetapan kebijakan upah minimum, yaitu “negosiasi” dimana biasanya Wakil Pekerja dalam hal ini Serikat Pekerja selalu memanfaatkan area ini sebaik-baiknya untuk dapat berperan dalam penetapan upah minimum, termasuk dengan pemanfaatan kekuatan massa buruh. Tentu hilangnya peran “negosiasi” ini sangat tidak menyenangkan bagi Serikat Pekerja.

Dari uraian diatas, berbicara tentang pengupahan, sebenarnya berbicara tentang “kebutuhan?” “kepentingan?” atau “nafsu?”

Dwi Saryanto Dwi Saryanto
Published 12/5/2017 7:46:55 AM
  • Pengupahan
Add Comment
Adhi Indratama Sudiro SH

Bapak menyinggung di tulisan Bapak mengenai "Tengok mereka yang ikut demo-demo menuntut kenaikan upah lebih, sudah tidak model lagi demo dengan menggunakan armada truck utk mengangkut massa, tetapi sdh dengan kendaraan pribadi yang bisa dibilang bukan harga murah, atau setidaknya sudah dengan angkutan bus yang “high facility” yang tentunya biaya sewanya juga tidak murah"
perlu Bapak ketahui, mengapa buruh / karyawan yang berdemo tidak menggunakan armada truk? karna mereka berpikir jika menggunakan Truk, maka akan lebih repot untuk fasilitas parkir, kemudian Truk yang besar tidak dapat mengakomodir berbagai kepentingan buruh yang berdemo, contohnya terdapat buruh yang harus segera dilarikan ke rumah sakit, apakah mungkin menggunakan Truk? atau contoh lain, buruh membutuhkan tambahan konsumsi makanan yang harus dibeli di tempat penjualan makan, apakah mungkin membeli makanan yang jumlahnya variatif tersebut menggunakan Truk? kemudian perlu bapak ketahui dalam UU No 22 tahun 2009, Truk digunakan untuk mengangkut barang, bukan manusia. apakah manusiawi Buruh diangkut menggunakan angkutan pengangkut barang? jika Bapak berpikir terbuka, tentu nya sarana transportasi buruh akan menggunakan kendaraan pribadi. penilaian harga murah atau mahal? tergantung presepsi Bapak. saya ambil contoh Buruh saya menggunakan Motor Kawasaki Ninja 250cc dengan harga sekitar 40 Jutaan, mungkin bagi Bapak yang berpikiran negatif, buruh tersebut menggunakan kendaraan yang mahal, coba bandingkan dengan saya yang setiap hari menggunakan Lexus LX 570. untuk membayar pajak tahunan mobil saya saja butuh beberapa Kawasaki Ninja 250cc, jika mau tau tentang harga? jawaban nya tergantung presepsi. Kemudian Bapak singgung bus yang “high facility", perlu bapak ketahui angkutan manusia yang dapat mengangkut orang banyak adalah Bus. apakah salah para buruh yang manusia itu menggunakan BUS? bicara tentang high facility, saya yakin bus itu tidak memiliki fasilitas seperti Lexus LX570 saya.
Kemudian di akhir bahasan Bapak membahas mengenai "hilangnya peran “negosiasi” ini sangat tidak menyenangkan bagi Serikat Pekerja" perlu Bapak ketahui, negoisasi tidak dibutuhkan dalam hal penentuan Upah mengacu kepada faktor KHL (Kebutuhan Hidup Layak) tentunya faktor tersebut berbeda beda setiap daerah. contohnya di Jakarta sudah jarang yang ke kantor menggunakan sepeda ontel, tapi di wilayah lain masih ada yang bekerja menggunakan sepeda. tidak dapat Bapak sama ratakan seperti itu

replied 1/4/2018 7:56:40 AM
Dwi Saryanto

Salam Pak Adhi,
Sangat betul sesuai UU 22 th 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan, ada ketentuan utk peruntukan angkutan masing2 kendaraan. Dan memang saat ini sdh tdk ada lagi yang memanfaatkan truck untuk mengangkut massa seperti jaman saya dulu. Bersyukur dengan kemajuan ekonomi pekerja yang ada, itulah harapan kita bersama. Khususnya seperti Bapak yang alhamdulillah sdh menikmati mbl Lexus, yg tentunya bagi sebagian besar buruh khususnya saya hal itu masihlah sekedar mimpi, Selamat Pak.

terkait hilangnya peran Serikat Pekerja akibat munculnya PP 78,2015, saya rasa memang begitulah, krn setelah muncul nya PP 78/2015 kenaikan UMK sdh ada rumus, sudah bukan koordinasi berpijak pada hasil survey KHL lagi. Padahal dalam hal penetapan angka KHL sebelumnya ada peran serta SP/SB, baik dalam pelaksanaan survey maupun penetappanya. Coba Bapak search statement2 Ketua2 SP/SB,
salah satunya "PP 78 bertentangan dg UU karena dirasa memberangus kebebasan berserikat dan berunding".

benar KHL setiap daerah akan berbeda Pak, yang sama adalah komponen yg ditetapkan menjadi dasar perhitungan KHL. angka KHL berdasarkan survey pasar, dan tentunya namanya survey sdh barang tentu tdk hanya satu lokasi, dimana tentunya angka juga berbeda, yg melakukan survey jg dari beberapa unsur, nah disitulah peran "negosiasi" untuk menyamakan angka yang kemudian dijadikan rekomendasi penetapan KHL dan UMK. Bahkan saat rekomendasi depekab masuk ke bupati/walikota, masih terjadi juga tarik menarik ketetapan angka rekomendasi dari Bupati/Walikota utk dibawa ke Gubernur, disitu juga masih terjadi "negosiasi" utk mendapatkan ketetapan final.

salam Pak

replied 1/8/2018 7:02:02 AM
Eddy Suyono

Bapak ada singgung mengenai demo, sedikit cerita saya akan membuat peraturan baru yaitu melarang karyawan untuk ikut demo krn merugikan perusahaan, menurut bapak apakah tindakan saya tepat..? atau ada saran lain dari Bapak?? Trima kasih

replied 12/6/2017 2:26:08 AM
Dwi Saryanto

Perusahaan bertanggungjawab penuh utk terlaksananya proses produksi dan jasa, termasuk di dalamnya pengaturan waktu kerja dan kegiatan kerja dalam rangka memastikan proses bisnis dapat berjalan, selama tdk bertentangan dg perundangan. Tidak memberikan ijin utk karyawan yg dalam jam kerja ikut demo adalah mutlak wewenang Perusahaan, tetapi pengaturan bagi kary yg tidak dalam jam kerja tentuanya sudah ranah yg berbeda, perlu adanya kesepahaman

replied 12/11/2017 9:26:47 AM
Ferry Kuswanto

jika boleh saya bertanya, perusahaan saya rata-rata upah karyawannya diatas UMK. ketika ada penetapan gubernur mengenai kenaikan UMK, apakah boleh perusahaan saya tidak menaikan upah karyawan? jika tidak boleh, ada kah sanksinya dan dikenakan sanksi apa? terima kasih pak

replied 12/6/2017 1:44:09 AM
Dwi Saryanto

undang2 atau aturan hanya mengatur batas minimal, sedang batas maksimal atau yg diatas minimal tidak diatur oleh undang2 atau aturan. artinya sebenarnya secara undang2 tdk melarang juga apabila pengusaha tdk menaikan upah bagi kary yg upah sdh diatas UMK. Namun toh demikian tentunya perlu pertimbangan lain utk hal itu, krn tujuan pengupahan bukan hanya aspek legal

replied 12/11/2017 9:29:56 AM
Selline

ijin share di WA group saya pak.. terima kasih pak

replied 12/5/2017 10:44:10 AM
Monica Kasmita

Terima kasih atas responnya Ibu Selline. Kami persilahkan apabila Ibu ingin share di WA group. Jika ada pertanyaan di WA group boleh ditanyakan di forum ini. Terima kasih :)

replied 12/6/2017 1:22:59 AM
Dwi Saryanto

terima kasih, monggo, mari berdiskusi dan berbagi , salam

replied 12/11/2017 9:30:48 AM

Last Activity 1/8/2018 7:02:03 AM


Author Forum

"Konsultan dan Trainer pengembangan SDM, organisasi dan kepemimpinan di beberapa lembaga yang bergerak di bidang konsultasi dan pelatihan. Beliau memiliki latar belakang pendidikan di bidang Hukum. Kompetensi yang dimiliki yaitu Desain & Pengembangan Organisasi, Analisa Jabatan & Competency Modeling, Perencanaan & Rekrutmen SDM, Sistem Manajemen Kinerja & Kompensasi, Hubungan Industrial, Struktur & Skala Upah dan lainnya. Beliau juga terlibat di banyak kegiatan training, consulting dan coaching di berbagai perusahaan ternama".

 
 

 

 

 

Dwi Saryanto

Dwi SaryantoKonsultan dan Trainer Pengembangan SDM