rss

Tips HR & Payroll Software

Lebih dari 10 tahun kami hanya fokus membuat produk payroll, banyak pengalaman yang kami dapatkan. Dari pengalaman tersebut, kami yakin dapat membantu dan memberikan solusi untuk permasalahan perhitungan penggajian di perusahaan Anda.

Perbedaan PER 32/PJ/2015 dengan PER 16/PJ/2016

Perbedaan PER 32/PJ/2015 dengan PER 16/PJ/2016

Ada beberapa perbedaan pada PER 32/PJ/2015 dengan PER 16/PJ/2016 yang dapat kamu ketahui, antara lain:

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Nomor 6 tahun 2016 tentang “Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan”, maka untuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Nomor 4 tahun 1994 dinyatakan tidak berlaku lagi.
Berikut beberapa Pasal yang ditambahkan dan yang diubah.

NO
PERMENAKER NOMOR 4 TAHUN 1994
PERMENAKER NOMOR 6 TAHUN 2016
1
Pasal 1  
 

Hari Raya Keagamaan hanya tercantum 4 Hari Raya Keagamaan, yakni :

  • Hari Raya Idul Fitri, bagi Pekerja/Buruh beragama Islam.
  • Hari Raya Natal, bagi Pekerja/Buruh beragama Kristen Katholik & Protestan.
  • Hari Raya Nyepi, bagi Pekerja/Buruh beragama Hindu.
  • Hari Raya Waisak, bagi Pekerja/Buruh beragama Budha.

Terdapat 1 Hari Raya baru, yakni :

  • Hari Raya Imlek, bagi Pekerja/Buruh beragama Konghucu.
2
Pasal 2  
 

Pengusaha wajib memberikan THR kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus atau lebih.

Pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan kepada Pekerja/Buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih.

3
Pasal 3 ayat (1)  
 

Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus, tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara PROPORSIONAL dengan masa kerja, yakni dengan perhitungan :

(masa kerja dibagi 12) * 1 bulan Upah (Gaji Pokok + Tunjangan Tetap)

Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus, tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara PROPORSIONAL dengan masa kerja, yakni dengan perhitungan :

(masa kerja dibagi 12) * 1 bulan Upah (Gaji Pokok + Tunjangan Tetap)”

 

Belum diatur

Dimana bagi Pekerja/Buruh Harian Lepas, dalam menentukan besaran 1 bulan Upah sebagai dasar THR Keagamaan, adalah ditentukan sebagai berikut :

  • Bagi Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan atau lebih, Upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata Upah yang diterima dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Hari Raya Keagamaan.
  • Bagi Pekerja/Buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 (dua belas) bulan, Upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.
4
Pasal 5 ayat (2)
 
 

Belum diatur

Dimana dalam hal Hari Raya Keagamaan yang sama terjadi lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, THR Keagamaan diberikan sesuai dengan pelaksanaan Hari Raya Keagamaan.

5
Pasal 6  
 

Dengan persetujuan pekerja, THR dapat diberikan dalam bentuk lain. Dengan ketentuan tidak boleh melebihi 25% dari nilai THR yang seharusnya diterima

THR Keagamaan diberikan dalam bentuk uang dengan ketentuan menggunakan mata uang rupiah Negara Republik Indonesia.

6
Pasal 10  
 

Belum diatur

Ayat (1) :
Pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada Pekerja/Buruh (lebih dari 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan), dikenai denda sebesar 5% dari total THR Keagamaan yang harus dibayarkan.
Dan nantinya Denda ini akan dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan Pekerja/Buruh yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Ayat (2) :
Denda tersebut tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha untuk tetap membayar THR Keagamaan kepada Pekerja/Buruh.

 

 

 
Loading
  • Referensikan teman Anda untuk membaca.