rss

Tips HR & Payroll Software

Lebih dari 10 tahun kami hanya fokus membuat produk payroll, banyak pengalaman yang kami dapatkan. Dari pengalaman tersebut, kami yakin dapat membantu dan memberikan solusi untuk permasalahan perhitungan penggajian di perusahaan Anda.

6 Jenis Penggantian Biaya Pengobatan Beserta Perlakuan PPh21

6 Jenis Penggantian Biaya Pengobatan Beserta Perlakuan PPh21

Beberapa bulan lalu, kami (Andal Software) menyelenggarakan 2 seminar di Kawasan Commercial Life Style, Cikupa dan Kawasan MM2100, Cikarang Barat. Pada seminar itu kami membahas “Kupas Tuntas Objek PPh21 bagi Pegawai Tetap”. Dari beberapa pertanyaan dan masukkan para peserta seminar, ternyata masih banyak peserta seminar yang belum memahami objek pph21 atas Penggantian Biaya Pengobatan.

Apakah merupakan Objek PPh21 bagi Pegawai atau bukan?
Apakah merupakan Objek Biaya bagi Perusahaan atau bukan?

Sebelum menentukannya, Penggantian Biaya Pengobatan harus dilihat juga kondisi / mekanisme pemberiannya. Terdapat 6 Jenis Kondisi Pemberian Penggantian Biaya Pengobatan, diantaranya :

Pada setiap bulan, Perusahaan memberikan dalam bentuk Tunjangan Pengobatan. Tunjangan Pengobatan ini dapat diberikan bersamaan atau terpisah dengan pembayaran gaji bulanan.

Sisi Pegawai, merupakan Objek PPh21 (Taxable).
Karena Karyawan menerima Tunjangan Pengobatan dalam bentuk Uang.

Landasan Hukumnya :
UU 36 tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) huruf a :
“Yang menjadi Objek Pajak adalah Penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk Imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk tunjangan”.

PER 16/PJ/2016 Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 1 angka 15 : “Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang bersifat Teratur maupun Tidak Teratur”.
“Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Teratur adalah Penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur”.

Sisi Perusahaan, termasuk Biaya (Deductible Expense).
Karena Tunjangan Pengobatan yang diberikan oleh Perusahaan, termasuk dalam biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa. Dan diberikan dalam bentuk Uang.

Landasan Hukumnya :
UU 36 tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf a Angka 2 :
“Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan termasuk biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang”.

Pada setiap bulan, Perusahaan memberikan tunjangan pengobatan berupa uang yang dimasukkan ke dalam daftar penghasilan karyawan, yang besarannya sudah ditentukan oleh Perusahaan berdasarkan perkiraan setahun (untuk setiap karyawan). Tetapi tunjangan pengobatan ini dipotong kembali, sehingga karyawan tidak menerimanya. Dengan kata lain, disimpan dahulu oleh Perusahaan.

Jika terdapat karyawan yang sakit, dapat berobat ke Klinik/Rumah Sakit/Dokter yang sudah ditunjuk oleh Perusahaan, atau sudah memiliki perjanjian oleh Perusahaan.

Dan setiap bulannya, pihak Klinik/Rumah Sakit/Dokter mengirimkan tagihan ke Perusahaan. Dan Perusahaan membayar tagihan tadi yang uangnya berasal dari uang simpanan Tunjangan Pengobatan.

Perusahaan mempunyai kebijakan untuk menggantikan biaya pengobatan seluruhnya atau sebagian, atas biaya pengobatan dari Rumah Sakit atau Klinik yang sudah ditunjuk/tidak ditunjuk oleh Perusahaan. Penggantian Biaya Pengobatan tersebut nantinya akan diberikan bersamaan atau terpisah dengan pembayaran gaji bulanan.

Sisi Pegawai, merupakan Objek PPh21 (Taxable).
Karena Karyawan menerima Penggantian Biaya Pengobatan dalam bentuk Uang, yang dapat diperoleh secara teratur di setiap bulannya (jika terdapat transaksi reimbursement)

Landasan Hukumnya :
UU 36 tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) huruf a :
“Yang menjadi Objek Pajak adalah Penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk Imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk tunjangan”.

PER 16/PJ/2016 Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 1 angka 15 :
“Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang bersifat Teratur maupun Tidak Teratur”.

“Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Teratur adalah Penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah,segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur”.

Sisi Perusahaan, termasuk Biaya (Deductible Expense).
Karena Penggantian Biaya Pengobatan yang diberikan oleh Perusahaan, termasuk dalam biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, yang diperoleh karyawan dalam bentuk Uang.

Landasan Hukumnya :
UU 36 tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf a Angka 2 :
“Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan termasuk biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang”.

Perusahaan menunjuk Klinik/Rumah Sakit/Dokter untuk karyawan yang sakit berobat.
Atas semua biaya pengobatan (jasa dokter dan obat-obatan), setiap bulan pihak Klinik/Rumah Sakit/Dokter mengirimkan tagihan ke Perusahaan. Atas tagihan ini, Perusahaan akan menanggung semua biaya pengobatan, tanpa harus membebankan kepada Karyawan.

Sisi Pegawai, merupakan Bukan Objek PPh21 (Non Deductible Expense).
Karena karyawan mendapatkan imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, yang tergolong objek pajak yang dikecualikan.

UU 36 tahun 2008 Pasal 4 ayat (3) huruf d, beserta penjelasannya.
“Yang dikecualikan dari Objek Pajak adalah Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah”.

“Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura seperti beras, gula dan sebagainya, dan imbalan dalam bentuk kenikmatan, seperti penggunaan mobil, rumah, dan fasilitas pengobatan bukan merupakan objek pajak”.

Sisi Perusahaan, Bukan termasuk Biaya (Non Deductible Expense).
Karena Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, Bukan merupakan biaya yang dapat dikurangkan.

UU 36 tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf e :
“Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap tidak boleh dikurangkan Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali :

Perusahaan menunjuk Klinik/Rumah Sakit/Dokter untuk karyawan yang sakit berobat.
Atas semua biaya pengobatan (jasa dokter dan obat-obatan), setiap bulan pihak Klinik/Rumah Sakit/Dokter mengirimkan tagihan ke Perusahaan. Atas tagihan ini, Perusahaan akan menanggung semua biaya pengobatan, tanpa harus membebankan kepada Karyawan.

Sisi Pegawai, merupakan Bukan Objek PPh21 (Non Taxable).
Karena karyawan mendapatkan imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, yang tergolong objek pajak yang dikecualikan.

UU 36 tahun 2008 Pasal 4 ayat (3) huruf d, beserta penjelasannya.
“Yang dikecualikan dari Objek Pajak adalah Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah”.

“Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura seperti beras, gula dan sebagainya, dan imbalan dalam bentuk kenikmatan, seperti penggunaan mobil, rumah, dan fasilitas pengobatan bukan merupakan objek pajak”.

Sisi Perusahaan, Bukan termasuk Biaya (Non Deductible Expense).
Karena Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, Bukan merupakan biaya yang dapat dikurangkan.

UU 36 tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf e :
“Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap tidak boleh dikurangkan Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali :

Setiap bulan, Perusahaan membayar premi asuransi BPJS Kesehatan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Jika karyawan sakit, maka penggantian biaya pengobatan akan ditanggung sepenuhnya oleh BPJS.

Sisi Pegawai, merupakan Objek PPh21 (Taxable).
Karena Premi Asuransi BPJS Kesehatan termasuk dalam pengertian Premi Asuransi, yang dibayarkan oleh pemberi kerja.

UU 36 tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) huruf n :
“Yang menjadi Objek Pajak adalah Penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun Premi Asuransi”.

PER 16/PJ/2016, Lampiran I.1.a.1 Point 1.b :
“Premi Jaminan Kecelakaan Kerja, Premi Jaminan Kematian, Premi Pemeliharaan Kesehatan yang dibayarkan oleh pemberi kerja, merupakan Penghasilan bagi Pegawai. Termasuk Premi Asuransi Kesehatan, Asuransi Kecelakaan Kerja, Asuransi Jiwa, Asuransi Dwiguna dan Asuransi Bea Siswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai, kepada perusahaan asuransi lainnya. Dalam menghitung PPh Pasal 21, premi tersebut diatas digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai.”

Sisi Perusahaan, termasuk Biaya (Deductible Expense).
Karena Premi Asuransi termasuk dalam biaya yang boleh dikurangkan.
UU 36 tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf a Angka 6 : “Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan termasuk Premi Asuransi”.

  1. Diberikan dalam bentuk Tunjangan Pengobatan.
  2. Diberikan dalam bentuk Penggantian Biaya Pengobatan (versi 1).
  3. Sisi Pegawai, merupakan Objek PPh21(Taxable). Terdapat 2 komponen, yakni Tunjangan Pengobatan dan Potongannya.
    • Tunjangan Pengobatan diberikan dalam bentuk uang dan dimasukkan dalam daftar penghasilan karyawan. Ini jelaskan merupakan Objek PPh21.
    • Potongan atas Tunjangan Pengobatan.

    Potongan ini tidak otomatis mengurangkan Tunjangan Pengobatan, sehingga seakan terakumulasi menjadi NOL. Karena untuk penentukan Penghasilan Neto, Penghasilan Bruto (salah satunya terdiri dari Tunjangan Pengobatan) hanya dapat dikurangi 2 komponen dibawah saja :

    • Biaya Jabatan, dan
    • Iuran Dana Pensiun Yang Dibayarkan Oleh Pegawai.

    Landasan Hukumnya :
    UU 36 tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) huruf a :
    “Yang menjadi Objek Pajak adalah Penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk Imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk tunjangan”.

    PER 16/PJ/2016 Pasal 10 ayat (3) :
    “Besarnya penghasilan neto bagi Pegawai Tetap yang dipotong PPh Pasal 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan :

    • Biaya Jabatan, dan
    • Iuran Dana Pensiun Yang Dibayarkan Oleh Pegawai”.

    Sisi Perusahaan, termasuk Biaya (Deductible Expense).
    Karena Penggantian Biaya Pengobatan yang diberikan oleh Perusahaan, termasuk dalam biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, yang diperoleh karyawan dalam bentuk Uang.

    Landasan Hukumnya :
    UU 36 tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf a Angka 2 :
    “Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan termasuk biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang”.

  4. Diberikan dalam bentuk Penggantian Biaya Pengobatan (versi 2).
  5. Diberikan dalam bentuk Fasiltas Pengobatan (versi 1).
    • Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, serta
    • Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK No. 83/03/2009)”.
  6. Diberikan dalam bentuk Fasiltas Pengobatan (versi 2).
    • Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, serta
    • Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK No. 83/03/2009)”.
  7. Diberikan dengan mengikutsertakan dalam Program BPJS Kesehatan.

 
Loading
  • Referensikan teman Anda untuk membaca.