rss

Tips HR & Payroll Software

Lebih dari 10 tahun kami hanya fokus membuat produk payroll, banyak pengalaman yang kami dapatkan. Dari pengalaman tersebut, kami yakin dapat membantu dan memberikan solusi untuk permasalahan perhitungan penggajian di perusahaan Anda.

Cara dan Ketentuan Perhitungan dan mekanisme pelaporan Insentif PPh21

Cara dan Ketentuan Perhitungan dan mekanisme pelaporan Insentif PPh21

Pegawai yang berhak atas Insentif PPh21 :

  1. Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Pemberi Kerja (Perusahaan) yang :
    1. Memiliki kode Klarifikasi Lapangan Usaha (KLU) dalam lampiran PMK no. 44/PMK.03/2020. ( link download )
    2. Telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE (Kemudahan Import Tujuan Ekspor), atau
    3. Telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB (Pengusaha Dalam Kawasan Berikat)
     

    Jika anda menggunakan aplikasi payroll Andal PayMaster, untuk mengaktifkan Insentif PPh21 bisa akses ke Master Branch Human Resources >> Master >> Branch

  2. Insentif PPh21 diberikan pada masa pajak April 2020 sd September 2020.

  3. Pegawai yang memiliki NPWP.

  4. Pegawai tersebut menerima atau memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan, tidak lebih dari Rp. 200.000.000.

    Catatan:
    (Penghasilan Bruto tersebut termasuk Tunjangan PPh21, bilamana Pemberi Kerja memberikan Tunjangan PPh21 atau menanggung PPh21 kepada karyawan)

    Jika Anda menggunakan aplikasi payroll Andal PayMaster, berikut ini merupakan penghasilan yang digolongkan sebagai Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur.
    (capture dibawah, diambil dari menu Pivot Table : Reports >> Analysis >> Pivot Table)



    Sesuai contoh diatas, Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur, adalah sebagai berikut :

    Dikarenakan Penghasilan Bruto (teratur) setahun masih lebih kecil dari Rp. 200.000.000, maka pegawai tersebut masih berhak mendapatkan Insentif PPh21 sebesar PPh21 yang dipotong, yakni Rp. 1.080.258.

Teknis Pelaporan Insentif PPh21 ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) :

  1. Pemberi Kerja dapat menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP tempat Pemberi Kerja terdaftar melalui www.pajak.go.id dengan menggunakan formulir lampiran huruf C, di halaman 50

     

    Jika Anda menggunakan aplikasi payroll Andal PayMaster, maka pelaporan ini dapat diakses pada menu : Reports >> Periodic Reports >> Tax >> Laporan Realisasi PPh21 DTP 2020

    1. Jika Pemberi Kerja telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE, maka harus melampirkan dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan sebagai perusahaan yang mendapatkan KITE (Kemudahan Import Tujuan Ekspor)
    2. Jika Pemberi Kerja telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat atau izin PDKB. Maka, harus melampirkan dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat atau izin PDKB (Pengusaha Dalam Kawasan Berikat)
     
  2. Setelah Poin 1 diatas disetujui oleh Kepala KPP setempat, maka Pemberi Kerja harus menyampaikan laporan realisasi PPh Pasal 21 melalui www.pajak.go.id dengan menggunakan formulir Lampiran E.

     

    Jika Anda menggunakan aplikasi payroll Andal PayMaster, maka pelaporan ini dapat diakses pada menu : Reports >> Periodic Reports >> Tax >> Pemanfaatan Insentif PPh21 DTP 2020

  3. Pemberi Kerja harus membuat SSP (Surat Setoran Pajak) atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan “PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Eks PMK no. 44/PMK.03/2020”

  4. Pelaporan Formulir realisasi PPh Pasal 21, dengan dilampiri SSP (Surat Setoran Pajak) atau cetakan kode billing, disampaikan oleh Pemberi Kerja paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, setelah Masa Pajak berakhir.
Loading
  • Referensikan teman Anda untuk membaca.