rss

Tips HR & Payroll Software

Lebih dari 10 tahun kami hanya fokus membuat produk payroll, banyak pengalaman yang kami dapatkan. Dari pengalaman tersebut, kami yakin dapat membantu dan memberikan solusi untuk permasalahan perhitungan penggajian di perusahaan Anda.

Kapan Karyawan Mendapatkan Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan?

Kapan Karyawan Mendapatkan Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan?

Kadang sering terjadi polemik antara Praktisi HR Payroll dengan Karyawan, dimana karyawan sering bertanya kejelasan dari kompensasi yang (mungkin) akan diperoleh saat karyawan tersebut keluar dari Perusahaan. Perbedaan perhitungan dan cara pandang terhadap pemahaman peraturan perundang-undangan menjadi point penting dalam timbulnya polemik ini.

Pada artikel kali ini, kami akan mencoba berbagi penjelasan terhadap Kompensasi apa saja yang seharusnya diterima bagi Karyawan Resign.

Berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 162 ayat (1) yang berbunyi :
“Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)”.

Pada Pasal 156 ayat (4), berbunyi :
4.Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
  1. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur.
  2. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja.
  3. Pengganti perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat.
  4. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur.
Perhitungan nominal penguangan Uang Cuti Tahunan dapat berbeda-beda pada setiap perusahaan, tergantung dari kebijakan dan peraturan perusahaan. Biasanya untuk penentuan 1 hari uang cuti tahunan, terdapat beberapa jenis, diantaranya :
  1. (Gaji Pokok + Tunjangan Tetap) dibagi 20, atau
  2. (Gaji Pokok) dibagi 20.
Jadi, jika karyawan mempunyai sisa saldo cuti tahunan sebanyak 5 hari dan gaji pokok terakhir adalah sebesar Rp. 6,000,000.- dan Tunjangan Tetap terakhir sebesar Rp. 2,500,000.-. Maka untuk perhitungan penguangan uang cuti tahunannya adalah sebagai berikut :
= 5 Hari x [(Rp. 6.000.000 + Rp. 250.000) / 20]
= 5 Hari x [ Rp. 8.500.000 / 20 ]
= 5 Hari x [ Rp. 425.000]
= Rp. 2.125.000

Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja.
Jika terdapat karyawan yang dipindahtugaskan keluar kota atau luar negeri, maka perusahaan harus memberikan/menanggung biaya atau ongkos pulang untuk karyawan tersebut dan keluarganya ke tempat dimana karyawan tersebut diterima bekerja.

Pengganti perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat.
Point ini sempat menjadi polemik pada beberapa tahun silam, tahun 2004. Dimana terdapat Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Jacob Nuwa Wea) Nomor 18.KP.04.29.2004 tahun 2004 tentang : “Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan”, yang menjelaskan bahwa : "Penggantian uang perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15% (lima belas persen) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja, tetap diberikan kepada pekerja yang di PHK karena kesalahan berat atau mengundurkan diri dan dihitung berdasarkan masa kerja sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat (2) untuk perhitungan uang pesangon dan pasal 156 ayat (3) untuk perhitungan uang penghargaan masa kerja."

Lalu, 1 tahun kemudian, disanggah oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Fahmi Idris) dengan mengeluarkan Surat Edaran No. B.600/MEN/Sj-Hk/VIII/2005, yang menegaskan : "Oleh karena pekerja / buruh yang mengundurkan diri tidak mendapatkan uang pesangon dan uang perhergaan masa kerja, maka pekerja / buruh yang bersangkutan tidak mendapatkan penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4)."

Dengan dikeluarkan SE B.600/MEN/Sj-Hk/VIII/2005 tahun 2005 oleh Fahmi Idris, maka polemik perihal Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan menjadi meredam. Karena Surat Edaran Fahmi Idris telah membatalkan SE No. 18.KP.04.29.2004 (Jacob Nuwa Wea) dan telah sejalan dengan UU No. 13 tahun 2003.

Tetapi, dalam kami menentukan besaran Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan, kami hanya melihat kepada UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Karena seharusnya Surat Edaran Menteri tidak boleh menyanggah atau membatalkan apa yang sudah diatur oleh Undang-Undang, sebagaimana yang sudah diatur dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana pada Pasal 7 ayat (1) terdapat jenis dan hierarki dari kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan, yakni :
  1. UUD 1945,
  2. Ketetapan MPR,
  3. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,
  4. Peraturan Pemerintah,
  5. Peraturan Presiden,
  6. Peraturan Daerah Provinsi,
  7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Jadi, kembali lagi dengan melihat UU No.13 tahun 2003 Pasal 162 ayat (1) :
“Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)”.

Pada Pasal tersebut tidak disebutkan bahwa pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, berhak juga atas uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja.

Sehingga, jika dimasukkkan ke dalam Rumus Uang Pengganti Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan (UP4), akan menjadi :

UP4 = 15% x (Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja)
UP4 = 15% x 0
UP4 = 0

Jadi, pekerja/buruh yang mengunduran diri atas kemauan sendiri tidak akan mendapatkan Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan.

Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
Jika terdapat dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang mengatur ketentuan atau kompensasi pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, maka perusahaan harus memenuhi kesepakatan tersebut.
 

***

Pembahasan diatas adalah untuk jenis Pemutusan Hubungan Kerja bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri saja, masih terdapat 12 jenis lagi Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan UU No. 13 tahun 2003. Mengenai kompensasi/hak apa saja yang didapat dari ke-13 jenis Pemutusan Hubungan Kerja harus dengan seksama melihat ke dalam UU 13 tahun 2003.

Table dibawah dapat membantu Praktisi HR Payroll untuk menghitung Kompensasi atau Hak yang akan diperoleh dari masing-masing jenis Kondisi Pemutusan Hubungan Kerja.

Table Kondisi Pemutusan Hubungan Kerja beserta Hak yang akan diperoleh :

Bagaimana jika dalam 1 bulan terdapat banyak pekerja/buruh yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, seperti PHK atas kemauan sendiri, PHK karena pekerja melanggar peraturan perusahaan atau perjanjian kerja, PHK karena pekerja telah memasuki masa pensiun. Pastinya masa kerja setiap karyawan (yang nantinya diperlukan untuk perhitungan Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja) akan berbeda-beda. Untuk itu, akan lebih mudah jika dalam pengelolaan penggajian karyawan didukung oleh sistem penggajian yang telah sesuai dengan UU 13 tahun 2003.

Dalam sistem penggajian, si pengguna akan dimudahkan dalam pemakaiannya karena cukup menentukan jenis dari Pemutusan Hubungan Kerja saja, maka dengan otomatis sistem penggajian tersebut akan menghitung masa kerja karyawan, semua kompensasi yang akan didapat sesuai UU 13 tahun 2003, dan termasuk dalam perhitungan pajak pesangon.

Artikel di atas dapat di download dalam bentuk eBook, dengan klik tombol di bawah ini.
 

 
Loading
  • Referensikan teman Anda untuk membaca.