rss

Tips HR & Payroll Software

Lebih dari 10 tahun kami hanya fokus membuat produk payroll, banyak pengalaman yang kami dapatkan. Dari pengalaman tersebut, kami yakin dapat membantu dan memberikan solusi untuk permasalahan perhitungan penggajian di perusahaan Anda.

Saat Resign Kelebihan atas Pemotongan Pembayaran Pajak menjadi hak karyawan atau bukan ?

Saat Resign Kelebihan atas Pemotongan Pembayaran Pajak menjadi hak karyawan atau bukan ?

Biasanya pada saat saya menghadiri seminar, hal menarik bagi saya adalah bertemu dengan para profesional HRD, IT, Finance, Accounting. Karena saya dapat bertukar-pikiran dan pengalaman dengan mereka. kali ini, saya mendapatkan pengetahuan baru mengenai perhitungan pajak karyawan resign, hasil dari perbincangan di saat sela makan siang dengan beberapa profesional HRD. Sebut saja Ibu Nia Wardani, seorang HRD Manager di salah satu perusahaan di kawasan Jababeka. Ternyata selama ini beliau tidak melakukan pengembalian pajak atas kelebihan pemotongan pembayaran PPh21 kepada karyawan resign. Karena menurut beliau, PPh21 sudah disetor ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) dan sulit untuk mengajukan pengembalian pajak karyawan. Apakah benar yang dilakukan Ibu Nia? Bukahkan kelebihan atas pemotongan pembayaran PPh21 kepada karyawan resign, menjadi hak karyawan itu sendiri ?

Sebut saja Bapak Tengku, beliau merupakan seorang Tax Manager di salah satu perusahaan di kawasan Jababeka. Di sela diskusi, beliau menanggapi permasalahan yang dialami oleh Ibu Nia. Menurut beliau “Kita (perusahaan) hanya sebagai Pemotong Pajak, sedangkan Subjek Pajaknya adalah Penerima Penghasilan (karyawan)”.

Sesuai PER 16/PJ/2016 Pasal 22 ayat (4), menjelaskan :
Pemotongan PPh21 dan/atau PPh26 wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh21 dan/atau PPh26 yang terutang untuk setiap bulan kalendar.
“Jadi, jika kita (perusahaan) kelebihan memotong pajak karyawan, harus dikembalikan kepada karyawan. karena itu uang mereka, hak mereka”. Tambah Bapak Tengku

Mengenai sulitnya untuk mengajukan pengembalian pajak, karena pajak bulan-bulan sebelumnya sudah disetor ke KPP. Bapak Tengku memberikan solusi dengan ilustrasi sebagai berikut :
“Misalkan di dalam perusahaan Ibu Nia bekerja, terdapat 10 karyawan. Yang masing-masing karyawannya dipotong PPh21 sebesar Rp. 800,000 setiap bulannya.
Tetapi pada bulan September terdapat 1 karyawan resign, yang mengharuskan perusahaan untuk mengembalian pajak sebesar Rp. 500,000”.

Diilustrasikan dalam tabel di bawah :

Setor pajak Agustus
Setor pajak September
Karyawan A Rp. 800,000 Karyawan A Rp. 800,000
Karyawan B Rp. 800,000 Karyawan B Rp. 800,000
Karyawan C Rp. 800,000 Karyawan C Rp. 800,000
Karyawan D Rp. 800,000 Karyawan D Rp. 800,000
Karyawan E Rp. 800,000 Karyawan E Rp. 800,000
Karyawan F Rp. 800,000 Karyawan F Rp. 800,000
Karyawan G Rp. 800,000 Karyawan G Rp. 800,000
Karyawan H Rp. 800,000 Karyawan H Rp. 800,000
Karyawan I Rp. 800,000 Karyawan I Rp. 800,000
Karyawan J Rp. 800,000 Karyawan J -Rp. 500,000
Jumlah disetor Rp.8,000,000 Jumlah disetor Rp.6,700,000

 

“Jadi, pada bulan September dimana terdapat 1 karyawan yang resign. Ibu Nia hanya perlu setor PPh21 ke KPP sebesar Rp. 6,700,000.00 saja, dan Rp. 500,000.00 dapat diberikan ke karyawan resign tadi di bulan September (bulan terakhir karyawan resign bekerja) sebagai Pengembalian pajak atas kelebihan pemotongan pembayaran PPh21” saut Bapak Tengku memberikan solusi.

Pengembalian pajak atas kelebihan pemotongan pembayaran PPh21 diatur di dalam Lampiran PER 16/PJ/2016, Contoh Perhitungan I.6.2.1.

Walaupun hanya sebuah lampiran, tetapi lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PER 16/PJ/2016.
Seperti yang dijelaskan di dalam, PER 16/PJ/2016 Pasal 26 :
“Petunjuk umum dan contoh perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini”.

Contoh Perhitungannya adalah sebagai berikut :
Lampiran PER 16/PJ/2016, Contoh Perhitungan I.6.2.1

Pegawai yang masih memiliki kewajiban pajak subjektif berhenti bekerja pada tahun berjalan.
“Sulistiyo Wibowo yang berstatus belum menikah adalah pegawai pada PT. Mahakam Utama  di Yogyakarta. Sejak 1 Oktober 2016, yang bersangkutan berhenti bekerja di PT. Mahakam Utama. Sulistiyo Wibowo setiap bulan memperoleh gaji sebesar Rp. 6,500,000.00 dan yang bersangkutan membayar iuran pensiun kepada Dana Pensiun sejumlah Rp. 100,000.00 setiap bulan. Selama bekerja di PT. Mahakam Utama, Sulistiyo Wibowo hanya menerima penghasilan berupa gaji saja”.

Penghitungan PPh Pasal 21
yang dipotong setiap bulan (Jan sd Agustus)
Penghitungan PPh Pasal 21
pada saat berhenti bekerja (September)
 
  Rp. 58,500,000.00
 
1. 1.  
    Rp. 2,925,000.00
2. Rp. 100,000.00 2.  
    Rp. 900,000.00
Rp. 54,675,000.00
   
   
     
     
 
  Rp. 54,000,000.00   Rp. 54,000,000.00
Rp. 675,000.00
     
 
    Rp. 33,750.00 (i)
     
 
    Rp. 630,000.00(ii)
     
  Rp. 596,250.00
     

Catatan :
Kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp. 596,250.00 dikembalikan oleh PT. Mahakam Utama kepada yang bersangkutan pada saat pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21.

Dengan penjelasan yang dikemukakan oleh Bapak Tengku, Ibu Nia merasa terbantu dan mulai segera membenahi kebijakan untuk segera mengembalikan pajak atas kelebihan pemotongan pembayaran PPh21 karyawan resign.

 

 
Loading
  • Referensikan teman Anda untuk membaca.